GIANYAR – ortibali.id, Pemerintah Kabupaten Gianyar menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026. Upacara digelar di Halaman Kantor Bupati Gianyar, Senin (27/4), dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agung Mayun.
Ia menekankan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif sekaligus efisien agar program pembangunan tetap tepat sasaran.
Menurutnya, kunci keberhasilan otonomi daerah terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, berbagai program strategis berpotensi berjalan tidak optimal.
Untuk itu, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah, reformasi birokrasi berbasis kinerja (outcomes) yang diperkuat melalui digitalisasi, peningkatan kemandirian fiskal, serta penguatan kolaborasi antardaerah.
Selain itu, fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan layanan dasar, pengentasan ketimpangan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks efisiensi, Agung Mayun mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otda, dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus mengedepankan prinsip efektivitas dan memberikan nilai tambah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Dengan demikian, pemborosan dapat dihindari dan program pembangunan menjadi lebih berkualitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan tidak hanya menjadi refleksi perjalanan desentralisasi di Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Menutup amanatnya, Agung Mayun menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, yakni mendorong efisiensi dan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
