DENPASAR – ortibali.id, Kepemimpinan baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali resmi dimulai dengan pengarahan perdana yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, pada Senin (4/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat arah kebijakan dan kinerja institusi penegak hukum di Pulau Dewata.
Pengarahan yang berlangsung di Denpasar tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional, mulai dari para Asisten, Koordinator, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, hingga seluruh pegawai Kejaksaan di wilayah Bali. Turut hadir pula pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah dan Daerah se-Bali.
Dalam amanat perdananya, Kajati Bali menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Ia menekankan tidak ada ruang bagi pelanggaran disiplin di tubuh Kejaksaan.
“Integritas adalah napas institusi. Seluruh jajaran harus menjaga marwah dan kepercayaan publik. Jika tidak bisa menjadi pegawai yang pintar, maka jadilah pegawai yang baik,” tegasnya.
Selain penegasan integritas, Kajati juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital dan Revolusi Industri 4.0. Seluruh jajaran diminta meninggalkan pola kerja konvensional dan mulai mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
Tak hanya itu, pengelolaan komunikasi publik juga menjadi perhatian serius. Kajati mendorong jajarannya untuk aktif membangun narasi positif berbasis fakta guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Pada bidang Tindak Pidana Khusus, Kajati Bali memberikan arahan tegas agar penanganan perkara korupsi dilakukan secara lebih berkualitas dan terukur. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, serta memprioritaskan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang efektif.
Selain itu, jajaran juga diminta untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan korupsi, khususnya pada proyek-proyek strategis yang bersumber dari APBN maupun APBD di wilayah Bali. Upaya pencegahan turut diperkuat melalui program “Jaga Desa”, yang difokuskan pada pendampingan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Program ini tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memberikan pendampingan hukum kepada perangkat desa, sekaligus memastikan tidak adanya praktik pemerasan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Kajati Bali mengajak seluruh jajaran untuk membangun suasana kerja yang harmonis, solid, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, sikap tegas dalam penegakan hukum tetap harus menjadi prinsip utama.
Ia juga mengutip pesan moral yang menjadi penutup arahannya, yakni agar setiap insan Adhyaksa bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan.
“Kerjakanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok,” pungkasnya.
Pengarahan perdana ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat profesionalisme dan integritas seluruh jajaran Kejaksaan di Bali, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.sr
