Klungkung – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian adat dan budaya melalui penyaluran dana hibah tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp97,8 miliar. Melalui Dinas Kebudayaan, sosialisasi proses pencairan dana hibah tersebut digelar di Balai Budaya Ida Dewa Istri Kania, Kamis (10/4), dengan melibatkan ratusan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa dana hibah yang disalurkan pemerintah merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan seluruh penerima hibah, termasuk pengempon pura dan organisasi adat, untuk memahami secara detail mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana.
“Dana hibah ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Ikuti seluruh prosedur yang ada, lengkapi administrasi, dan pastikan laporan pertanggungjawaban disusun dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Menurutnya, penyaluran dana hibah memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian adat, seni, dan budaya di Kabupaten Klungkung. Meski di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap menjadikan program hibah sebagai prioritas utama.
Bupati Satria juga mengungkapkan bahwa Klungkung termasuk salah satu kabupaten di Bali dengan alokasi dana hibah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu fokus kami saat ini adalah pengembangan potensi di Nusa Penida, khususnya melalui pembangunan infrastruktur secara masif. Harapannya, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada keberlanjutan program hibah ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, I Wayan Suteja, dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat sebanyak 557 kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima dana hibah dengan total anggaran Rp97,8 miliar.
Ia menjelaskan, tahapan awal pencairan dana dimulai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh seluruh penerima. Pihaknya juga menyiapkan pendampingan teknis guna memastikan seluruh dokumen administrasi terpenuhi dengan baik.
“Kami memberikan fasilitasi penuh kepada para penerima hibah, mulai dari proses administrasi hingga pelaporan. Ini penting agar penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suteja menekankan bahwa transparansi dan disiplin dalam pengelolaan dana menjadi kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Seluruh penerima hibah diwajibkan menyusun dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 31 Desember 2026.
Langkah tersebut, lanjutnya, tidak hanya untuk menjaga tertib administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat penerima hibah dapat berjalan optimal. Dengan demikian, bantuan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelestarian adat dan budaya, tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap seluruh proses pencairan dana hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta mampu memperkuat eksistensi adat dan budaya sebagai identitas daerah di tengah dinamika pembangunan.sr
