KLUNGKUNG, ortibali.id – Rencana pembangunan Pelabuhan Kusamba atau pelabuhan barang di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menerima laporan akhir studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dipaparkan di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Jumat (12/12).
Dokumen FS yang disusun oleh tim Universitas Udayana di bawah pimpinan Ida Bagus Putu Adnyana menyimpulkan bahwa pembangunan Pelabuhan Kusamba dinyatakan layak secara regulasi, namun dengan status “layak bersyarat”. Sejumlah catatan teknis harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan, terutama terkait pembebasan dan legalitas lahan.
Salah satu syarat utama adalah penuntasan pembebasan lahan di area rencana pembangunan pelabuhan. Legalitas lahan yang sah dan tuntas menjadi prasyarat mutlak agar proyek strategis tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Pembangunan Pelabuhan Kusamba sendiri telah lama dinantikan masyarakat Klungkung, khususnya warga Nusa Penida. Kehadiran pelabuhan barang ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi logistik dan berdampak langsung pada pengendalian inflasi di wilayah kepulauan.
Bupati Klungkung, I Made Satria, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait status lahan yang berada di lokasi rencana pelabuhan. Lahan tersebut meliputi tanah bangunan Puskeswan, tanah milik Pemprov Bali yang saat ini digunakan sebagai Balai Benih Udang Galah (BBUG), serta sejumlah lahan yang belum bersertifikat.
“Luas lahan pelabuhan sekitar empat hektar. Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat akan segera diusulkan agar proses legalitasnya tuntas,” ujar Bupati Satria.
Berdasarkan desain awal yang telah disusun, Pelabuhan Kusamba dirancang mampu melayani aktivitas bongkar muat kapal jenis ferry dan roro. Dengan kapasitas tersebut, pelabuhan tidak hanya melayani penyeberangan menuju Nusa Penida, tetapi juga berpotensi mendukung distribusi barang ke wilayah lain seperti Lombok dan Banyuwangi.
“Jika memungkinkan, pelabuhan ini juga dilengkapi fasilitas docking kapal,” tambahnya.
Bupati Satria menegaskan, proyek pelabuhan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat konektivitas transportasi darat-laut antara Klungkung dan Nusa Penida, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di sektor pariwisata.
“Kami sangat mengharapkan masukan dari tim ahli dan OPD terkait agar rencana pembangunan pelabuhan ini dapat berjalan lancar dan sesuai tahapan,” harap Bupati asal Desa Sental, Nusa Penida tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim FS Universitas Udayana, Ida Bagus Putu Adnyana, menjelaskan bahwa studi kelayakan ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan pelabuhan yang komprehensif. Kajian dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan, hingga sosial.
“FS ini menjadi dasar agar pembangunan pelabuhan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasional, hingga pemeliharaan serta partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Adapun tahapan lanjutan pembangunan Pelabuhan Kusamba telah dirancang secara bertahap. Review DLKr/DLKp, rekomendasi Syahbandar, pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal, serta penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) oleh Bupati Klungkung dijadwalkan berlangsung sepanjang 2026. Proses sertifikasi lahan juga ditargetkan rampung pada tahun yang sama.
Selanjutnya, Survei Investigasi Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED) direncanakan pada tahun 2027, disertai penyusunan dokumen dan perizinan lingkungan. Pemerintah daerah menargetkan penetapan lokasi pelabuhan oleh Menteri Perhubungan dapat terbit pada triwulan akhir 2027 setelah seluruh tahapan administrasi dan teknis terpenuhi.sr
