DENPASAR – ortibali.id, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu (22/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat di Aula Sasana Dharma Adhyaksa Kejati Bali, Denpasar.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil Kejaksaan dalam jabatan struktural.
Adapun tiga pejabat yang dilantik yakni Dicky Darmawan, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Andi Metrawijaya, S.H., M.H., sebagai Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Bali, serta Medie, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.
Dalam sambutannya, Kajati Bali menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Saudara harus menjadi contoh dalam disiplin, dedikasi, serta menjaga nama baik institusi Kejaksaan,” tegas Dr. Chatarina.
Ia juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memperkuat sinergi internal maupun eksternal, serta menjalankan tugas penegakan hukum secara berkeadilan.
Selain itu, Kajati Bali mengingatkan agar setiap jajaran Kejaksaan terus menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penanganan perkara dan pembinaan sumber daya manusia.
Kegiatan pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, para asisten, koordinator, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, serta jajaran pejabat struktural lainnya.
Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan terjadi penyegaran organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja di masing-masing satuan kerja, khususnya dalam percepatan penanganan perkara serta penguatan fungsi pembinaan internal di lingkungan Kejaksaan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kejaksaan dalam mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
