KLUNGKUNG | ortibali.id — Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025, di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10). Rakor kali ini mengusung tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klungkung.”
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjok Surya, disampaikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan oleh pemerintah daerah, di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya.
“Pelaksanaan program tersebut telah terbukti menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung hingga mencapai 5,18 persen pada tahun 2025 ini. Namun kita tidak boleh berpuas diri, karena percepatan masih sangat dibutuhkan,” tegas Wabup Tjok Surya.
Ia menambahkan, untuk menjamin keberhasilan pencapaian target penurunan angka kemiskinan menjadi 3 persen pada tahun 2029, diperlukan sinergi lintas sektor yang kuat serta validitas data sasaran yang akurat. “Data yang valid akan mengarahkan fokus pelaksanaan kegiatan kita, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan daerah,” ujarnya.
Wabup Tjok Surya berharap Rakor ini mampu menjadi wadah strategis dalam memperkuat komitmen dan koordinasi antarperangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal. “Semoga Rakor ini memberikan bimbingan dan arah bagi kita semua agar penanggulangan kemiskinan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Ketut Arie Gunawan, menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Tim ini berperan dalam perumusan kebijakan, perencanaan dalam dokumen RPKP, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menekankan strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi kebijakan dan strategi lintas sektor demi mewujudkan Klungkung yang semakin sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.sr
