GIANYAR – ortibali.id, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menyoroti persoalan pemasangan tiang listrik dan tiang provider yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemilik lahan. Ia menyebut praktik tersebut merugikan masyarakat, terutama saat warga perlu memindahkan tiang namun dibebani biaya tinggi.
“Walaupun PLN adalah BUMN dan punya dasar hukum, bukan berarti boleh merugikan masyarakat. Ini tidak fair,” tegasnya saat ditemui di Puri Kantor Ubud, Minggu (16/11/2025).
Menurut Tjokorda Gde Asmara, penataan kabel dan tiang listrik yang semrawut juga membawa risiko keselamatan. Kondisi ini semakin terasa di Bali yang sarat tradisi, terutama ketika warga memasang penjor pada hari raya. Tiang yang rendah dan kabel bertegangan tinggi dinilai membahayakan.
“Kalau depan rumah masyarakat itu kabel tegangan tinggi, seyogianya tiangnya dibuat lebih tinggi. Bali sangat kental adat dan budaya. Banyak ornamen keagamaan yang harus dipasang, jangan sampai keberadaan kabel justru mengancam keselamatan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah dan PLN memperluas program penanaman kabel bawah tanah seperti yang telah diterapkan di Jalan Raya Ubud. Menurutnya, langkah ini bukan hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menjaga estetika kawasan wisata.
“Kalau bisa tidak hanya di Ubud, tetapi di seluruh Bali. Keindahan wilayah akan jauh lebih baik jika kabel berada di bawah tanah,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkap bahwa keluhan wisatawan terkait kabel yang semrawut kerap ia dengar, khususnya di kawasan Monkey Forest Ubud. Kabel bergelantungan yang kerap dimainkan kera dinilai merusak pemandangan dan menimbulkan rasa takut tersengat listrik.
“Banyak wisatawan takut tersengat listrik. Ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia memastikan isu tersebut akan dibahas bersama legislatif dan eksekutif untuk mencari solusi konkret, termasuk penguatan regulasi agar program penanaman kabel dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Program Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, sudah mengarah ke penanaman kabel, khususnya di kawasan pariwisata. Ini perlu dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.
Tjokorda Gde Asmara berharap persoalan kabel dan tiang yang selama ini dikeluhkan warga dan wisatawan menjadi momentum bagi PLN dan provider untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi keamanan, estetika, serta kenyamanan masyarakat maupun pengunjung. sr
